blog-image

 Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Selasa (8/1) membuka acara rapat koordinasi program pembangunan dan verifikasi DPA SKPD Pemerintah Kota Mojokerto tahun anggaran 2019. Acara digelar di Hotel Novotel Surabaya dihadiri Wakil Wali Kota Achmad Rizal Zakaria, Sekretaris Daerah Harlistyati, Asisten, serta kepala OPD di jajaran Pemerintah Kota Mojokerto.

                Dalam kesempatan ini, Muhamad Valiandra, Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah II Kementerian Dalam Negeri menjadi narasumber.

                Dalam sambutannya, Ning Ita, sapaan Wali Kota Mojokerto, menyampaikan apresiasi kepada Valiandra karena berkenan memberikan materi pada seluruh SKPD Pemkot Mojokerto. Hal ini merupakan sebuah kemajuan sesuai dengan slogan di kepemimpinan Ning Ita yaitu, “Maju Melangkah, Ayo Berbenah”.

                “Kita jangan merasa terbebani dengan masa lalu kita yang tidak baik. Tetapi ini adalah titik awal kita dengan semangat baru. Di awal 2019 ini untuk terus melangkah berbenah di internal kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” tuturnya.

                Ning ita kemudian menyampaikan atensinya kepada seluruh Kepala OPD yang merupakan bentuk perhatian setelah dilantik pada 10 Desember 2018 lalu. Tahapan yang pertama adalah penyusunan RPJMD Tahun 2019-2023 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi selama lima tahun kedepan. Guna terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil makmur-sejahtera dan bermartabat.

                “Untuk itu saya menyampaikan khususnya kepada saudara Sekretaris Daerah untuk mendukung dan berperan aktif dalam mewujudkan visi dan misi saya. Diharapkan seluruh OPD bisa mengaplikasikan serta melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing,” tegasnya.

                Tahun 2019 ini adalah masa transisi dari RPJMD sebelumnya. Ning Ita berharap kepada masing-masing OPD agar dapat menyesuaikan pelaksanaan APBD 2019 ini untuk mengarah pada RPJMD yang baru, yang sekarang masih dalam proses penyusunan.

                Menjadi atensi Wali Kota Mojokerto bahwa amanat undang-undang / mandatoris spanding urusan        pendidikan minimal 20 dari total belanja, urusan kesehatan minimal 10 persen dari total belanja, dan belanja infrastruktur daerah minimal 25 persen.

                Untuk APBD tahun 2019 anggaran pendidikan dan kesehatan sudah memenuhi mandatoris spanding, akan tetapi untuk infrastruktur hanya 18,03 persen. Untuk memenuhi hal itu Ning Ita menekankan beberapa hal. “Masing-masing OPD harus melakukan efesiensi anggaran dengan melaporkan kepada saudara Sekretaris Daerah dan Kepala BPPKA. Guna melaksanakan program kegiatan yang sesuai dengan visi misi saya, pada triwulan ketiga dan keempat tahun 2019,” tuturnya.

                Adapun anggaran yang harus diefisiensi adalah biaya perjalanan dinas, sosialisasi, pelatihan, studi banding, dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat seremonial. “Saya menargetkan untuk perubahan APBD tahun anggaran 2019  ini agar bisa dipercepat waktunya. Supaya program pembangunan yang menjadi atensi tersebut dapat segera dilaksanakan,” tegas Ning Ita.

Wali Kota juga menuturkan agar segera menayangkan semua kegiatan tahun 2019 pada Aplikasi SIRUP paling lambat minggu pertama bulan Pebruari 2019. Ning ita menyampaikan agar pembangunan gedung serta infrastruktur lainnya yang dibiayai oleh pemerintah agar dilaksanakan dengan desain arsitektur yang bercorak khas Mojopahit.

                “Saya harap seluruh OPD memperhatikan beberapa hal yang menjadi atensi saya, segera laksanakan program yang sudah direncanakan agar pembangunan di Kota Mojokerto dapat segera dinikmati oleh seluruh masyarakat,” pungkasnya. (kha)